Paska 27 tahun perjalanan panjang reformasi, cita-cita reformasi memang belum mati, tapi reformasi hidup dilingkungan yang sama sekali bukan habitatnya. Begitu pula wajah intelijen negara yang bopeng terjangkit virus “politik ugal-ugalan”, akibat pandemi selama rezim Jokowi.
President Joko “Jokowi” Widodo signed Presidential Regulation No. seven/2021 with a national action system containing approaches to mitigate violent extremism that can bring on terrorism. On the other hand, rights activists have cautioned it may lead to wrongful arrests and division among the general public.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Activities have to be carried out in partnership with foundations founded by Indonesian citizens/entities that have a similar aim and reason given that the foreign foundation. More, these partnership need to be “Safe and sound” from the political, lawful, technical and safety point of view, terms which the Regulation isn't going to define.
Also, too much bureaucratic controls for international foundations, together with needs on residency and minimum amount belongings allotted for that institution of the organization (USD1 million for any overseas lawful entity and USD100,000 for just a foreign person).
At the least 10 Papuans died throughout that period of unrest, such as during a protest on August 28, 2019 in which uniformed police shot Reside ammunition right into a group of Papuan protesters. Various activists were being also arrested for flying or traveling Using the Papuan Morning Star flag.
Community leaders have frequently been arrested from the authorities for protesting, or noted towards the police by businesses in conflict. Quite a few noteworthy SLAPP instances in 2021 involve:
Tujuan intelijen menangkap seorang anggota teroris yang belum melakukan terorisme bukan untuk dihukum, tetapi untuk membongkar jaringan teroris yang lebih luas. Kepentingan intelijen disini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi aksi terorisme, bukan menunggu sampai mendapatkan informasi lebih lanjut aksi terorisme terjadi, kemudian menghukum pelakunya.
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Praktik intelijen tidak seperti lembaga Professional-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
The collection of These top higher-position advisers into the President and Vice President shall be addressed collectively as The cupboard. The next table contains publicly out there info on the ministries and various departments in the current Cabinet as of June nine, 2019:
In line with Supriyadi Widodo Eddyono of your Institute for Felony Justice Reform (ICJR), these reforms could undermine Indonesia’s freedom of expression since there’s no distinct definition of what constitutes bullying during the place’s legal system. Eddyono fears the authorities could utilize the inserted provision to squash as well as avert community criticism.
Based on the Legislation on Foundations, the Ministry should reply inside thirty days once the ask for for registration of a foundation is been given. In the event that a confirmation from a suitable ministry/ establishment is needed, the Ministry should reply in just fourteen times once the confirmation is obtained or thirty days once the request for just a affirmation is submitted.